MUSYAWARAH KAMPUNG PENGUSULAN DATA DI DTKS

30 Januari 2025
Administrator
Dibaca 223 Kali
MUSYAWARAH KAMPUNG PENGUSULAN DATA DI DTKS

Dalam upaya memastikan program bantuan sosial pemerintah tepat sasaran, Kepala Kampung Lembasung M Helmi Ibrahim. memimpin musyawarah kampung yang dilaksanakan pada [16 Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi dan pengusulan data penerima manfaat ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hasil musyawarah memutuskan untuk mengusulkan sebanyak 24 jiwa sebagai penerima DTKS Non-Bansos. Mereka dinilai memenuhi kriteria berdasarkan kondisi ekonomi, pekerjaan, dan tempat tinggal. Selain itu, 5 jiwa diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH),dan 15 Jiwa diusulkan sebagai penerima BPNT/Sembako,Sebagai salah satu program unggulan pemerintah yang dirancang untuk mendukung kelompok rentan, seperti keluarga miskin dengan anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.

Dalam keterangannya, Kepala Kampung Bapak Helmi menegaskan bahwa musyawarah kampung adalah cara terbaik untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses pengusulan. "Kami melibatkan seluruh perangkat kampung,  untuk memastikan keputusan ini benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini adalah bentuk komitmen kami agar bantuan sosial tepat sasaran," ujar beliau.

Pengusulan nama-nama tersebut akan diteruskan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi lebih lanjut sebelum dimasukkan secara resmi ke dalam DTKS. Verifikasi ini penting untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi duplikasi penerima manfaat.

Musyawarah ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pendataan yang akurat. Bapak M Helmi Ibrahim menghimbau warga agar aktif melaporkan kondisi sosial di lingkungannya, terutama bagi keluarga yang membutuhkan bantuan namun belum terdata.

“Melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat, kami berharap program ini dapat membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu dan meningkatkan taraf hidup mereka,” tambah Bapak Helmi.

Dengan pelaksanaan musyawarah kampung yang transparan dan melibatkan semua pihak, diharapkan program-program bantuan sosial pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.